Foto orasi Penolakan KB kab.Tolikara
Jawa 13/3/2018.Mahasiswa Tolikara se-jawa & Bali “Menolakan
atas Pencangan program Keluarga Berencana (KB) di Tolikara Papua”, yang
ternyata didukung Pemerintah Kab.Tolikara untuk dijadikan Kampung KB
se-Kab.Tolikara.
“Kita harus melihat secara objektif persoalan program KB yang
dicanangkan pemerintah pusat. Program tersebut sudah berlaku sejak Tahun
1970an, di masa kepemimpinan rezim Orde Baru (Orba) atau di masa
Presiden Soeharto,”
Maka dengan itu kami Mahasiswa Se-jawa dan Bali Mengambil pernyataan
sikap Menolak, program KB dengan alasan program KB ini tidak sesuai
dengan kondisi yang ada di Kab.Tolikara Papua.
“Orang asli Papua (OAP) saat ini sudah menjadi minoritas. Program KB
kesannya menjadi pembatasan populasi OAP. Seharusnya program KB tidak
perlu diberlakukan di Kab.Tolikara Papua,”
pemerintah Kab.Tolikara harus memberi jaminan kepada masyarakat,
terutama bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, sebab itu yang
terpenting Bukan Program KB.
“alasan BKKBN KB Bukan membatasi populasi OAP dengan program KB. Itu
bukan solusi untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kab.Tolikara”
Kami minta Pemerintah Kab.Tolikara harus bisa memproteksi hak-hak hidup
OAP, khususnya Masyarakat Kab.Tolikara bukan ikut-ikutan mendukung
program nasional yang kontroversi di provinsi Papua itu.
menurut berbagai survei dan media jumlah OAP semakin menyusut.
“Pertimbangan PEMDA Tolikara di mana? Sehingga harus kembali
mencanangkan program KB di kab.Tolikara di jadikan Kampung KB.
PERNYATAAN SIKAP MAHASISWA TOLIKARA DENGAN TEGAS MENOLAK PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB).
1. Pemerintah Kab. Tolikara Stop ikut program keluarga berencana (KB) dari pemerintah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Tolikara secara tidak langsung membunuh rakyatnya sendiri
3. Orang asli papua tidak butuh Program keluarga berencana (KB)
4. Bupati Tolikara tidak melindungi rakyatnya sendiri.
5. Pemerintah pusat programkan keluarga berencana untuk membunuh rakyat
papua secara sistematis melalui pemerintah kab. Tolikara.
6. Bupati Tolikara segerah cabut MoU/Persetujuan kab. Tolikara dengan
pemerintah provinsi Papua masuk program keluarga berencana (KB) .
7. Secara tidak langsung Bupati Tolikara melalukan pelangaran HAM berat di Papua khususnya di Kab.Tolikara
8. Kami orang asli papua mau hidup bebas dari segala macam ancaman negara kesatuan republik Indonesia (NKRI)
9.Dinas BKKBN dilarang keras sosialisasi Program KB di Kab.Tolikara
Pernyataan yang kami buat ini Pemerintah Kab.Tolikara Harus tangapi serius dalam Hal Kab.Tolikara dijadikan kampung KB.
Sumber.Mahasiswa Tolikara Jawa & Bali
Edit.Jack